JAKARTA, GEMARNESIA.COM – Jika biasanya Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tempat yang menegangkan bagi sebagian pejabat, pemandangan berbeda justru terlihat pada Rabu (26/8). Wali Kota Payakumbuh, H. Riza Falepi, ST, MT, melangkah pasti ke gedung tersebut bukan karena tersandung kasus, melainkan untuk menerima penghargaan bergengsi atas keberhasilannya memotong jalur birokrasi dan menutup celah korupsi di daerahnya.
Riza Falepi diundang langsung oleh KPK sebagai panelis dalam acara Apresiasi Praktik Baik dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK). Hebatnya, Riza menjadi satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang hadir dan memaparkan materinya secara langsung di hadapan Pimpinan KPK dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sementara itu, kepala daerah lain seperti Wali Kota Bandung, Wali Kota Medan, dan Bupati Luwu mengikuti jalannya acara secara virtual.
Inovasi “Sitarang”: Investasi Tanpa Celah Pungli
Kunci utama di balik penghargaan ini adalah keberanian Pemko Payakumbuh dalam memanfaatkan teknologi digital lewat aplikasi Sitarang (Sistem Informasi Penataan Ruang) yang bisa diakses di www.sitarang.payakumbuhkota.go.id.
Melalui aplikasi berbasis peta digital ini, Payakumbuh berhasil menciptakan sistem perizinan yang transparan, murah, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Sitarang bisa diakses secara online. Investor yang ada di Jakarta kini tidak perlu lagi membuang biaya untuk survei lapangan. Cukup klik, mereka bisa tahu area mana yang cocok untuk investasi hotel, siapa pemilik tanahnya, bagaimana statusnya, hingga berapa luasnya,” ujar Riza Falepi dengan percaya diri diapit oleh Pimpinan KPK Nurul Ghufron dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.
Transformasi Nyata: Dari 14 Hari Menjadi 3 Hari
Sebelum inovasi ini lahir, pengurusan Keterangan Rencana Kota (KRK) di Payakumbuh tergolong konvensional karena masih menggunakan peta manual (kalkir tahun 1992/1993) dan memakan waktu hingga 14 hari kerja.
Kini, setelah diintegrasikan dengan database peta digital dan sistem nasional GISTARU milik Kementerian ATR/BPN, perubahan drastis langsung terasa:
- Pangkas Waktu: Proses KRK kini hanya memakan waktu 3 hingga 7 hari kerja.
- Akurasi Tinggi: Menggunakan titik koordinat yang terintegrasi langsung dengan peta bidang tanah BPN.
- Serba Online: Masyarakat bisa mengurus perizinan dari rumah tanpa tatap muka.
- Nol Rupiah: Dijamin tidak ada pungutan liar (pungli) dalam prosesnya.
Menghidupkan Ekonomi Daerah
Manfaat dari transparansi sistem ini tidak hanya menutup ruang gerak para calo dan koruptor, tetapi juga memicu pertumbuhan ekonomi riil di Kota Payakumbuh.
Beberapa dampak positif yang kini langsung dirasakan oleh warga Payakumbuh antara lain:
- Munculnya pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti Pasar Padang Kaduduak.
- Penataan kawasan strategis yang lebih rapi, seperti Kawasan Batang Agam.
- Meningkatnya peluang investasi perhotelan berbintang di daerah.
Tantangan ke Depan
Meski menuai sukses, Riza mengakui masih ada tantangan yang harus dihadapi demi menjaga sistem ini tetap prima. Pemko Payakumbuh terus fokus pada peningkatan kualitas SDM pengguna, pembaruan perangkat keras (hardware) mengikuti teknologi terbaru, penyediaan server dengan kapasitas memadai, serta memastikan perangkat lunak (software) tetap mudah digunakan oleh masyarakat awam.
Apresiasi dari KPK dan WRI Indonesia
Langkah progresif Payakumbuh ini mendapat acungan jempol dari Pimpinan KPK Nurul Ghufron dan Direktur Eksekutif World Resources Institute (WRI) Indonesia, Dr. Nirarta “Koni” Samadhi. Payakumbuh tercatat masuk dalam kelompok 20 daerah pertama di Indonesia yang berhasil melahirkan Perda RDTR dilengkapi peta digital sejak 2018.
KPK berharap keberhasilan Payakumbuh ini bisa menjadi virus positif yang menular ke ratusan kabupaten dan kota lainnya di Indonesia. Sebab, dengan sistem yang transparan dan ukuran data yang tidak bisa diubah-ubah secara sepihak, investor dapat masuk dengan aman tanpa takut tersandung praktik rasuah. (Gemarnesia)